Muara Teweh- Kalangan DPRD Barito Utara kembali menyoroti masih berlangsungnya suplai LPG atau elpiji bersubsidi 3 kilogram ke pangkalan-pangkalan tidak resmi alias kios eceran.
Menurut Ketua komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri, ada pembiaran yang terjadi yang mengakibatkan harga elpiji bersubsidi kian tidak terkendali. Jika terus dibiarkan membuat warga semakin resah.
"Apakah ini pembiaran yang akan berkelanjutan ? Membingungkan, perwakilan Partamina Wilayah KalTeng dimana tugas anda ?
Masyarakat semakin resah masalah elpiji 3 Kg . Harga yang melambung, sangat mahal, jauh dari HET yang ditentukan Pemerintah.
"Tolong, tolong, tolong kami , kemana lagi kami mengeluh kalau seperti ini dibiarkan, apakah kami harus bersurat kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, Komisi VII DPR RI sudah mengetahui masalah ini, tapi kenyataannya tetap seperti ini," kata Tajeri, Selasa 22 Agustus 2023.
Pasalnya saat ini, kata dia, di sejumlah desa di Kecamatan Teweh Tengah, malah kesulitan mendapatkan elpoji bersubsidi.
Desa-desa itu antara lain Desa Sei. Rahayu I, Desa Sei. Rahayu II, Desa Rimba Sari dan Desa Beringin Raya.
"Saya di beritahu warga di sana yang tidak pernah henti memberikan informasi melalui pesan teertulis WhatApss," tuturnya.
Mereka disana mengatakan, "ini pak di 4 desa akhir-akhir ini kekurangan elpji 3kg....semua kios-kios pada kosong.Mencari ke Muara Teweh ya tidak ada di pangkalan.
"Masyarakat kecil bisaya cuma diam aja pak...tolong.
Keluhan-keluhan seperti ini teramat sering diterima. Malah mereka mengeluh sampai mendatangi kami wakil mereka di DPRD hingga ke rumah.
Tajeri dengan tegas meminta, pihak terkait dan punya kewengan terkait elpiji bersubsidi 3 kg, membuka mata dan hati. Kasian masyarakat dengan kondisi berlarut-larut, harga elpiji tidak bisa ditertibkan dan diterapkan sesuai HET.
Legislator Partai Gerindra Barito Utara ini pun meminta pemerintah daerah, melalui tim satgas untuk melakukan tindakan hukum. Sebab dari pertemuan terakhir DPRD Barito Utara bersama dinas intansi terkait dan juga dihadiri anggota DPR RI Willy M Yoseph, sudah disepakati.
Bahwa bagi agen maupun pangkalan yang tidak mematuhi penjualan elpiji bersubsidi tidak sesuai HET, maka pertamina dan penegak hukum akan memberikan sanksi yang jelas dan tegas.
"Pemerintah daerah, pertamina dan aparat penegak hukum juga perlu kordinasi agar distribusi elpiji bersubsidi lancar dan terjual kepada masyarakat sesuai dengan HET," terangnya.
Sementara itu sejumlah warga juga terus memviralkan temuan mereka distribusi elpiji bersubsidi ke kios-kios. Video mereka viral melalui instagram dan juga tik-tok. Sayangnya hingga kini belum ada tindakan dan sanksi tegas.
"Yang kemarin sempat terekam kamera dan saya viralkan melalui akun instagram @kabarbanua_kita di Jalan Jendral Soedirman," ujar warga bernama Tosi.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Jainal Abidin, mengaku video terkait distribusi elpiji ke sejumlah kios sudah mereka kumpulkan dan ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke pihak pertamina Kalteng.(*)
