Jakarta Barat - Dalam rangka mewakili Komandan Kodim 0503/Jakarta Barat, Komandan Koramil 03/Grogol Petamburan Mayor Inf Manatap Rajagukguk, S.E., M.H., M.M., menghadiri kegiatan Diskusi Publik bersama Walikota Kota Adm. Jakarta Barat H. Uus Kuswanto dan Forkopimko Jakarta Barat, bertempat di Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Ruang Ali Sadikin Blok A lantai 2 Jl. Raya Kembangan RT.05/RW.02 Kelurhan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).
Acara Diskusi Publik diinisiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Jakarta Barat yang bertemakan, "Pemilu Damai Kunci Kesuksesan 2024". acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Saat dihubungi oleh awak media, Komandan Koramil 03/Grogol Petamburan Mayor Inf Manatap Rajagukguk, S.E., M.H., M.M., menjelaskan, “Hari ini saya mewakili Bapak Dandim 0503/JB menghadiri acara diskusi publik bersama Bapak Walikota Jakarta Barat dan Forkopimko Jakarta Barat, yang bertemakan Pemilu Damai Kunci Kesuksesan 2023 yang dinisiasi oleh Pokja Jurnalis Jakarta Barat“.
“Bapak Dandim tidak bisa hadir mengingat secara bersamaan, beliau harus menghadiri giat video conference bersama Bapak Kasad dalam acara Aksi Bersih-bersih di wilayah Kodam XIV/Hasanudin. Dan Bapak Dandim juga melaksanakan kegiatan penanaman pohon di RPTRA Kembangan Utara Jakarta Barat“, tambah Danramil.
“Terkait tema acara diskusi publik pada hari ini, kami selaku prajurit TNI telah berkomitmen Netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Tidak ada tawar menawar. Ada 5 (lima) point Komitmen Netralitas TNI yang telah diperintahkan oleh Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dan 5 (lima) point Komitmen Netralitas TNI AD yang telah diperintahkan oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., kepada kami selaku Prajurit TNI AD, untuk menciptakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, aman dan damai“, pungkas Danramil.
Adapun 5 (lima) point komitmen Netralitas TNI AD Pada Pemilu 2024 antara lain:
1. Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
2. Tidak memberikan fasilitas tempat / sarana dan prasarana milik TNI AD kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
3. Prajurit TNI AD yang keluarganya memiliki hak pilih (hak Individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap kegiatan Paslon dan Parpol maupun hasil quick count sementara Pileg dan Pilpres tahun 2024.
5. Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar ketentuan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di Iingkungan TNI AD.
Dan dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kota Adm. Jakarta Barat, H. Uus Kuswanto, S.Sos,, M.A.P., selaku Penanggung jawab acara meminta kepada camat dan lurah di wilayah untuk tidak mencopot Alat Peraga Kampanye (APK). Biarkan para peserta Pemilu berdemokrasi dengan aman dan lancar.
Menurutnya, Pemkot Jakarta Barat akan selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024, berjalan lancar, aman dan sukses. Sedangkan pencopotan atribut yang diduga melanggar ketentuan, itu bukan menjadi kewenangannya.
Terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK), anggota Komisioner Bawaslu Jakarta Barat, Anta Ovia Bancin mengatakan, pihaknya akan memproses segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pemilu 2024.
Sejauh ini, lanjut Anta Ovia Bancin, Bawaslu Jakarta Barat mendapatkan sejumlah pengaduan dari masyarakat. Pengaduan yang sering dilaporkan terkait pemasangan baliho partai yang tertumpuk baliho partai lainnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Walikota Kota Adm. Jakarta Barat H. UUs Kuswanto, S.Sos., M.A.P., Dandim 0503/JB diwakili oleh Danramil 03/Grogol Petamburan Mayor Inf Matatap Rajagukguk, S.E., M.H., M.M., Kapolres Jakarta Barat diwakili oleh Ipda Jara Sigala, Kepala Kejari Jakarta Barat Hendri Antoro, S.H., M.H., Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti, S.E., Ketua Bawaslu Jakarta Barat Wanda Gunawan, para Camat se Jakarta Barat, para Lurah se Jakarta Barat, Kasatpel Dukcapil Jakarta Barat, Kasatpol PP Jakarta Barat dan Kasatpel Dishuh Jakarta Barat serta para jurnalis yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Jakarta Barat.
(M.Solichin)
